Tomohon 2027: Pertumbuhan Ekonomi 5,80-6,25 Persen, PDRB 62,95 Juta

Tomohon – Sebagai arah pembangunan daerah ke depan, untuk tema pembangunan Kota Tomohon Tahun 2027 adalah Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah dan Ketahanan Lingkungan.

Hal tersebut terungkap saat Musrenbang RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 yang dilaksanakan, Kamis 12 Maret 2026 dibuka oleh Wali Kota Caroll Senduk SH didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar SE MIKom.

Sejalan dengan tema pembangunan tersebut, target indikator makro pembangunan Kota Tomohon Tahun 2027 diarahkan pada capaian sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,80-6,25 persen.
• Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 62,95 juta.
• Kontribusi PDRB terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,6 persen.
• Tingkat kemiskinan 5,30-4,80 persen.
• Tingkat pengangguran terbuka 7,30-6,56 persen.
• Rasio Gini 0,320-0,315.
• Indeks Pembangunan Manusia pada angka 80,75-80,88.
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 68,47 persen.
• Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 34 persen.

Untuk mendukung pencapaian target-target tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Tomohon Tahun 2027 difokuskan pada delapan prioritas pembangunan daerah yaitu:

* Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan.

* Peningkatan produktivitas sektor pertanian serta penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

* Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

* Pengembangan sektor pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

* Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah serta peningkatan investasi.

* Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

* Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, inovasi daerah serta penguatan reformasi birokrasi.

* Penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Melalui delapan prioritas pembangunan tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan terintegrasi. (reckypelealu)