Wawali Tomohon Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulut di Jakarta
KOTATOMOHON.COM – Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar SE MIKom menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 6 Gedung Merah Putih KPK-RI Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.
Wakil wali kota menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang telah menggagas pertemuan ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi di daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ungkap Sendy.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan sejumlah permasalahan terkait risiko korupsi di daerah termasuk kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tomohon serta harapan dukungan pendampingan dari KPK.
Sejumlah permasalahan yang diidentifikasinya seperti lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat, tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, dan potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa.
Kemudian kendala pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena keterbatasan SDM dan kompetensi, rendahnya pemahaman ASN mengenai antikorupsi, minimnya partisipasi masyarakat dan media lokal yang tidak selalu independen.
Sendy juga mengemukakan harapan agar KPK dapat membantu pemerintah daerah menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program yang lebih baik. Mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah korupsi sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal. Memperkuat upaya pencegahan korupsi dan membangun transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar lebih profesional, berintegritas dan kompeten.
“Kami berharap kegiatan rapat koordinasi ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah serta kepala BPKPD/BPKAD di Sulawesi Utara.
