Diterima Wawali Tomohon, Ini Perbedaan dan Persamaan LHP Kinerja dan LHP DTT

KOTATOMOHON.COM – Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar SE MIKom menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Selasa 13 Januari 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Laporan diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo SE MM Ak CA ERMAP GRCP GRCA CSFA sementara wakil wali kota didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Jefry Polii SIK.

Hadir juga Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Royke Anter serta para Kepala Daerah dan Ketua-ketua DPRD kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Pada prinsipnya, dari berbagai sumber yang dirangkum menyebutkan, keduanya merupakan hasil pemeriksaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimana secara ringkas, LHP Kinerja fokus bagaimana program berjalan (3E), sedangkan LHP DTT fokus pada apakah aturan dipatuhi atau ada penyimpangan (investigasi) untuk tujuan yang telah ditetapkan.

LHP KINERJA

Tujuan: menilai apakah program atau kegiatan pemerintah telah dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E).

Fokus: kinerja pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan program.

Hasil: rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian intern dan peningkatan kinerja.

LHP DTT

Tujuan: khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja rutin, seperti pemeriksaan kepatuhan atau investigatif.

Jenis Pemeriksaan:

– Kepatuhan: menilai apakah entitas patuh pada peraturan perundang-undangan

– Investigatif: mengungkap indikasi kerugian negara atau unsur pidana

Fokus: tujuan spesifik seperti kepatuhan terhadap regulasi atau mengungkap potensi penyimpangan

Sifat: bisa bersifat eksaminasi, reviu atau prosedur tertentu; hasil investigatif bersifat rahasia

PERSAMAAN