Wali Kota Tomohon Hadiri Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan di Sulut Oleh Mendikdasmen
Tomohon – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH menghadiri Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka PHTC Presiden Prabowo Subianto bertajuk Wujudkan Sekolah Asri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd, Selasa 21 April 2026.
Mendikdasmen menegaskan bahwa kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berfokus pada dua aspek utama yakni revitalisasi sarana prasarana serta percepatan digitalisasi pendidikan. “Revitalisasi menjadi perhatian utama pemerintah. Tidak boleh ada sekolah dengan kondisi bangunan yang tidak layak termasuk fasilitas dasar seperti ruang kelas dan sanitasi,” ujar menteri mengutip arahan presiden.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah berhasil merealisasikan revitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebesar 10.440 sekolah. “Tahun 2026, sesuai pagu awal ditargetkan 11.744 satuan pendidikan dan akan ada tambahan 60.000 sesuai arahan presiden,” jelasnya. Dengan demikian, total revitalisasi pada Tahun 2026 diproyeksikan mencapai 71.744 satuan pendidikan secara nasional.
Untuk wilayah Sulawesi Utara, total revitalisasi mencapai 248 satuan pendidikan terdiri dari 247 sekolah dan satu unit sekolah baru. Selain infrastruktur, Kemendikdasmen juga menggenjot digitalisasi pendidikan melalui distribusi perangkat pembelajaran interaktif (Interactive Flat Panel/IFP). Pada Tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan 288.865 unit ke 38 provinsi dan pada tahun 2026 direncanakan tambahan sekitar 886.595 unit.
Khusus Sulawesi Utara, distribusi perangkat pada Tahun 2025 mencapai 3.760 unit, dengan rincian PAUD 373 unit, SD 2.203 unit, SMP 733 unit, SMA 226 unit, SMK 144 unit, PKBM 20 unit, SKB 23 unit, dan SLB 38 unit. Di sektor sumber daya manusia, jumlah tenaga pendidik di Sulawesi Utara mencapai 38.581 orang terdiri dari 4.420 kepala sekolah dan 34.161 guru. Dari jumlah tersebut, kepala sekolah ASN yang telah tersertifikasi sebanyak 2.961 orang sementara 258 lainnya belum tersertifikasi. Untuk kepala sekolah non-ASN, 254 telah tersertifikasi dan 947 belum.
Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menunjukkan progres signifikan, dengan total kelulusan periode 2021–2024 mencapai lebih dari 10.500 orang, termasuk formasi terbaru tahun 2024. Sementara itu, untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2025, tercatat 11.698 guru (70,60 persen) telah lulus, dan 4.870 guru (29,40 persen) belum mengikuti atau belum lulus.
Dalam upaya peningkatan kualifikasi, pemerintah pada Tahun 2026 mengalokasikan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 dengan total kuota mencapai 150.000 peserta secara nasional. “Program ini memberi kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Setelah lulus, mereka bisa mengikuti PPG dan memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah mulai mengimplementasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak. Pada tahun 2026, pembangunan akan difokuskan pada daerah terdampak bencana, sekolah rusak berat, serta pembangunan TK di desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut. Untuk pertama kalinya, peserta didik TK juga akan menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450.000 per tahun dengan total sasaran mencapai 888.000 anak. Secara keseluruhan, penerima PIP meningkat dari 19 juta pada tahun 2025 menjadi 19,6 juta siswa pada tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan berbasis teknologi di seluruh Indonesia. “Ini adalah komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang merata, berkualitas, dan berbasis teknologi,” pungkas Abdul Mu’ti. (ReckyPelealu)
