Apresiasi Capaian SPM, Lala-Kaindeh Diminta Tingkatkan Pangan

KOTATOMOHON.COM – Dalam rapat kerja perdana di lantai tiga Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis 6 Maret 2025, Wali Kota Caroll Senduk SH didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar SE MI Kom mengeluarkan instruksi kepada para kepala perangkat daerah.

Untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sedang dalam tahap perampungan agar segera dituntaskan mengingat batas waktu yang telah ditentukan.

“Bagi perangkat daerah yang harus melengkapi catatan administratif maupun data dukung harus segera diselesaikan. Nantinya saya dan ibu wakil akan memonitor ini melalui grup whatsapp bagaimana selalu dilaporkan perkembangan dan begitu juga dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang ujungnya yakni evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini juga harus menjadi perhatian karena nilainya saat ini masih B. Harus dipacu agar nilainya boleh naik BB atau bahkan sampai A. Ini harus kerja bersama,” tuturnya.

Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), wali kota memberikan apresiasi atas hasil capaiannya yaitu kategori tuntas utama dimana setiap indikator mencapai nilai 90-99 persen bahkan ada indikator yang mencapai nilai 100 persen.

Selanjutnya terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited T 2024 yang akan diserahkan kepada BPK pada 15 Maret 2025 dimana progress penyusunan saat ini mencapai 90 persen.

“Saya harapkan agar OPD yang belum tuntas agar lebih responsif dan segera menuntaskan sehingga progress-nya bisa capai hingga 100 persen sebelum tanggal 15 Maret 2025. Nanti Kepala BPKPD laporkan perkembangannya kepada saya dan ibu wakil melalui Pak Sekda,” katanya.

Kemudian untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan SE (Surat Edaran) Kemendagri tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025, dimintakan kepada Kepala BPKPD serta bidang yang menanganinya agar menjadi perhatian.

“Bukan berarti ada efisiensi kinerja menurun! Ini juga berlaku untuk BUMD. Agar segera melakukan perhitungan besaran efisiensi tiap perangkat daerah dan apabila telah selesai dilakukan perhitungan, saya harapkan kepada semua perangkat daerah segera melakukan penyesuaian dan penginputan sesuai besaran yang akan ditentukan. Begitu juga dengan apa yang disampaikan Pak Sekda dalam laporan terkait efisiensi, nantinya hal-hal tersebut dijadikan pedoman bagi tiap perangkat daerah dalam penyesuaian anggaran,” ungkap Senduk.

Untuk perangkat daerah yang masih terdapat alokasi DAK Fisik sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2025, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Kesehatan agar segera berkoordinasi dengan Bagian PBJ untuk melaksanakan proses lelang agar pada saat penyaluran dana DAK Fisik Tahap I (21 Juli 2025) semua persyaratan sudah terpenuhi sehingga terhindar dari gagal salur.

Terkait kepegawaian sebagaimana yang dilaporkan akan dilakukan pembinaan disiplin dan etika. Hal ini memang penting untuk dilakukan terhadap ASN mengingat perilaku ASN saat ini yang dipengaruhi oleh perkembangan sarana informasi dan komunikasi. Penampilan harus bagus, jangan sampai penampilan seperti bukan seorang pejabat. Atribut semua harus lengkap sebagai tanda disiplin bagi ASN. Penerapan disiplin untuk semua ASN dan juga Pejabat Esselon II. “Karena di Magelang juga mendapat pelatihan disiplin. Diharapkan kepada bapak/ibu pejabat untuk menjadi contoh yang baik,” beber wali kota.

Kemudian, camat dan lurah untuk mengindentifikasi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Diharapkan para lurah untuk memerintahkan kepala lingkungan untuk melakukan pendataan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan akan dicarikan solusi dan ini harus segera dilaksanakan. Pendataan juga berlaku kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tapi memiliki skill.

Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan DR Karel Lala SP MSi serta Kepala Dinas Pangan Drs Novy Joanes Kaindeh MSi . “Ini merupakan instruksi Presiden pada waktu berada di Magelang. Kita akan membuat setiap kelurahan memiliki tematik buah/ciri khas. Karena adanya efisiensi bukan berarti kinerja menurun dan ini akan menjadi penilaian. Kita harus berinovasi tidak hanya seperti periode yang lalu hanya melaksanakan perintah tetapi harus melakukan inovasi sesuai dengan visi dan misi kami,” ujarnya.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk membuat road map penangan sampah dan memilah sampah dengan mengambil contoh dari daerah lain. Mulai dari rumah tangga dibantu para lurah dan sampai ke sekolah dasar karena sampah ini bukan hanya masalah di Kota Tomohon saja tetapi nasional. Untuk memulai, perlu dukungan semua lapisan masyarakat. Para lurah harus menyampaikan kepada masyarakat dimana masyarakat mengadakan pesta harus dan wajib menyediakan tempat sampah agar supaya ini menjadi budaya buat kita semua.

“Para pejabat diharapkan untuk dapat memaksimalkan peran ASN yang ada. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya dan bukan hanya untuk bapak/ibu pejabat tetapi kepada seluruh ASN. Tugas bapak/ibu pejabat untuk menyampaikan kepada bawahan untuk hati-hati menggunakan medsos. Ini medsos ini sebenarnya bagus mar ada le depe besae. Jadi torang musti pandai-pandai menggunakan medsos. Dan kita ketahui bersama saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dari Tim BPK. Saya minta semua perangkat daerah harus responsif dan proaktif serta kooperatif dalam memenuhi permintaan dokumen atau keterangan dari Tim BPK,” tandas Caroll Senduk.